Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi

Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih atas pemberian izin yang diberikan oleh Anggota Kompasiana Bapak Pulo Siregar yang mengizinkan Artikelnya dicopas disini .

 Berikut isi Artikelnya ;

Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi 1

Kalau memungkinkan, mohon artikel ini bisa dianggap sebagai surat terbuka untuk:

Yth. Gubernur Bank Indonesia

Yth. Menteri Koperasi dan UKM

Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Yth. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero)

Yth. Direktur Utama PT. Taspen (Persero)

Yth. Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)

Yth. Direktur Utama Bank BTPN

Yth. Direktur Utama Bank Yudha Bhakti

Yth. Direktur Utama Bank Mandiri

Yth. Direktur Utama Bank-bank lain yang bermitra dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal pemotongan Angsuran Kredit Pensiun.

Kalau memungkinkan juga, mohon Admin Kompasiana menempatkan Artikel ini menjadi Head Line, sebab kalau tidak menjadi Head Line dikhawatirkan akan langsung menghilang dari peredaran, sementara pesannya dirasakan sangat perlu, karena menyangkut hajat hidup puluhan Koperasi yang terlanjur memilih segmen Kredit Pensiun sebagai pangsa pasarnya, yang pemotongan angsurannya bermitra dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

Kalau tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, Admin Kompasiana, baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut membantu menyelamatkan puluhan Koperasi yang sedang terancam dibantai oleh beberapa Bank.

***

Sebelumnya, mari kita lihat 3 contoh kasus di bawah ini.

Contoh kasus yang dialami langsung oleh salah satu Koperasi yang beralamat di bilangan  Jakarta Timur.

Kasus 1.

Pada hari Selasa 7 Pebruari 2011, saya mendampingi Nasabah untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank BTPN Kantor Cabang Depok ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok.

Dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Nasabah yang saya dampingi tersebut yang untuk selanjutnya akan saya sebut sebagai korban kepada petugas kepolisian yang menangani pembuatan berita acaranya pemeriksaaannya, oknum karyawan Bank BTPN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dengan cara menggelapkan uang yang seyogiyanya dipergunakan untuk melunasi pinjaman di salah satu Koperasi Simpan Pinjam tempat sebelumnya korban pernah melakukan pinjaman.

Diceritakan, keharusan untuk melunasi terlebih dahulu pinjaman di salah satu Koperasi Simpan Pinjam tersebut adalah untuk maksud supaya bisa mendapat pinjaman yang lebih besar sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak Bank BTPN, dan angsurannyapun bisa hanya akan ada di satu tempat, yaitu di Bank BTPN tersebut.

Ketika korban bertanya teknis pelunasannya, terutama karena dia sendiri tidak membawa uang, pihak Bank BTPN mengatakan akan ada yang ngurus, sehingga korban tinggal terima beres. Yang penting korban bersedia dana sejumlah uang pelunasan tersebut diperhitungkan dengan pinjaman yang akan diterima.

Percaya dengan jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak Bank BTPN tersebut, korban menyatakan kesediaanya. Dan tak lama kemudian Korban dipersilakan untuk mengikuti petugas Bank BTPN yang belakangan diketahui berinisial Dd menuju lokasi tempat melunasi pinjaman Koperasi, dengan naik sepeda motor.

Untuk melakukan proses pelunasan tersebut, korban dibawa ke kantor pos Depok. Akan tetapi hanya dia sendiri yang masuk kedalam Kantor Pos. Korban hanya disuruh menunggu di luar.

Tak lama kemudian, Dd keluar dari dalam Kantor Pos dan memberitahukan bahwa proses pelunsan sudah selesai. Bukti pelunasannya juga ditunjukkan dan diberikan kepada korban.

Singkat cerita, karena semua persyaratan sudah lengkap termasuk bukti pelunasan dari tempat meminjam sebelumnya, pihak Bank BTPN pun mencairkan pinjamannya, dengan tentu saja uang yang diterima setelah dipotong dana untuk melunasi pinjaman yang disebutkan tadi.

***

Pada hari Sabtu 4 Pebruari 2012, korban complain ke petugas Koperasi, karena masih mengirim kwitansi tagihan padahal pinjaman sudah lunas.

Karena catatan administrasi koperasi menunjukkan belum ada pelunasan, petugas menyatakan bahwa pinjaman belum lunas lalu meminta bukti pelunasannya kalau merasa sudah pernah melunasi, yang segera mendapat jawaban dari dokumen bukti pelunasan yang diberikan oleh Dd. kepada korban.

Setelah melakukan pengamatan atas dokumen yang ditunjukkan oleh korban tersebut, petugas Koperasi menyimpulkan bahwa dokumen tersebut diduga kuat tidak diterbitkan oleh pihak Koperasi, akan tetapi diterbitkan oleh Dd

Dan dari hasil penelaahan lebih lanjut, korbanpun mulai menyadari, dan siap melakukan kerjasama untuk menelusurinya.

Kalau mengacu ke hasil kronologinya, kemungkinan besar Dd menerbitkan bukti pelunasan tersebut ketika dia masuk ke kantor pos. Oleh karena itulah dia meminta korban untuk tidak ikut masuk kedalam kantor pos. Dokumen tersebut diduga juga dipakai oleh pihak Bank BTPN untuk syarat pencairan pinjaman. Buktinya pinjamannya cair dengan potongan sejumlah uang yang tertera di dokumen tersebut.

Entah darimana dia mendapatkan dokumen tersebut akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Koperasi melalui pihak Kepolisian. Termasuk keterlibatan pihak Bank secara Institusi. Karena paling tidak ikut memfasilitasi terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut.

Sebab kalau tidak ada kebijakan seperti itu, maksudnya menggunakan dana Bank untuk melunasi pinjaman di pihak lain, peluang terjadinya penggelapan dan penipuan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut akan sangat kecil.

Sepertinya kecurigaan tersebut tidak berlebihan. Sebab dikhawatirkan, kasus seperti itu tidak hanya menimpa korban. Dikhawatirkan ada korban-korban lain yang dilakukannya sama. Apalagi nota bene  para korbannya adalah pensiunan yang usianya udah uzur yan seharusnya dilindungi,

Apalagi informasinya, dibeberapa unit pelayanan Bank BTPN lainnya, ada juga beberapa kasus lain yang modus operandinya sama, yaitu melunasi Pinjaman Nasabah Koperasi dengan menggunakan dana Bank.

Itu yang ketahuan.

Yang Belum ketahuan?

Mungkin masih banyak lagi.

***

Kasus 2:

Beberapa bulan yang lalu seorang petugas Bank Yudha Bhakti yang berkantor di Gedung ASABRI Cawang mendatangi Koperasi yang disebutkan di atas. Bukan dia sendiri yang datang. Akan tetapi membawa calon nasabah yang ingin mereka berikan pinjaman. Ada sekitar kurang lebih 5 orang calon nasabahnya yang dibawanya.

Mungkin supaya memenuhi kriteria-kriteria yang disepakati, salah satu syarat utamanya adalah dengan cara melunasi terlebih dahulu pinjaman yang ada sebelumnya di koperasi. Dan untuk tujuan itulah dia membawa calon nasabahnya ke koperasi. Dan bukan hanya datang untuk mendampingi. Sekaligus juga menyediakan uang untuk keperluan pelunasan.

Dengan gagahnya petugas Bank Yudha Bhakti tersebut datang bersama rombongannya. Dia mengenakan dasi termasuk ID Card yang menggantung di saku bajunya.

Menurut informasi, perdebatan sengit antara pihak Koperasi dengan Nasabahnya yang meminta pinjamannya dilunasi tak terhindarkan. Tentu saja pihak Koperasi mencoaba mempertahankan nasabahnya. Bukan karena tidak tidak mau untuk dilunasi. Akan tetapi karena cara-cara dan latar belakang keinginan melunasi yang sangat tidak bisa diterima oleh pihak Koperasi. Apalagi dengan cara-cara yang benar-benar sangat vulgar dibiayai oleh pihak bank. Bukannya mengedukasi. Tapi sebaliknya, malah (bisa dikategorikan) memprovokasi.

Perdebatan sengit juga tak terhindarkan antara pihak koperasi dengan petugas Bank Yudha Bhaktinya. Menurut pihak Koperasi, cara-cara pihak bank tersebut sangat melecehkan lembaganya. Hanya karena merasa modal Banknya kuat, jadi ingin menelan bulat-bulat nasabah-nasabah yang dicarinya dengan sudah payah, berpanas terik dan hujan, mengetuk pintu rumah yang satu dan yang lain.

Padahal sebagai Kantor Bayar, sama seperti Bank BTPN yang telah disebutkan di atas,  di Banknya sendiri sudah banyak. Bahkan akan semakin bertambah banyak lagikarena mendapat supply dari Badan Pengelola Pensiun, Sudah dikasih banyak, tetapi masih tega merampas dan menggerus dari pemain kecil yang lain.

***

Kasus 3:

Beberapa hari yang lalu, seseorang yang mengaku Pimpinan Bank Mandiri Cabang Tangerang yang berinisial Sdr menghubungi nomor telepon kantor Koperasi tersebut melalui telepon.

Dari hasil pembicaraan melalui telepon petugas Bank Mandiri tersebut mengintimidasi petugas Koperasi, dengan mengatakan supaya tidak menghambat Banknya apabila ingin melakukan pelunasan supaya bisa pindah untuk meminjam di Banknya.

Kalau mencoba-coba menghambat, akan menggunakan jalur petinggi Kantor Pos dengan menyebut nama Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) pejabat yang memang bisa menentukan kelangsungan hidup matinya Koperasi, karena ketergantungan kemitraan.

Kemungkinan maksudnya adalah kalau pihak Koperasi menghambat keinginannya, mereka akan menekan Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan Koperasi-koperasi yang bekerjasama dengan Kantor Pos.

Kalau memang itu bisa terjadi, alamat kiamat akan terjadi, dalam arti pihak PT. Pos Indonesia (Persero) memutus hubungan kerjasama dengan Koperasi, maka alamat kiamat akan melanda, karena Koperasi akan kehilangan akses kepada Nasabah, dan tentu saja akan menammatkan  riwayatnya.

Kebetulan saya bisa mendapat sepotong  rangkuman percakapan  tersebut dari penerima telepon sebagai berikut:

Dengan nada tinggi:

Bank Mandiri adalah mitra Pos Indonesia. Dari pihak Pos Indonesia sendiri, Bank Mandiri diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan pinjaman kepada para pensiunan untuk menghindari pensiunan pindah Kantor Bayar Pensiun ke Kantor Bayar lain selain Kantor Pos.

Bank Mandiri sudah sangat dekat dengan Direktur Utama Kantor Pos (Bpk. ………….namanya disebutkan) bahkan beliau sendiri bilang SEMUA KOPERASI YANG BERMITRA DENGAN POS PKSNYA TIDAK AKAN DIPERPANJANG LAGI KARENA BANK MANDIRI PUNYA PKS DENGAN KANTOR POS.

Oleh karena itu, jangan berupaya menghambat, karena pihak Bank Mandiri sangat membutuhkan nasabah dan punya target. Kalau tidak mau menerima pelunasan, kami akan bilang ke juru bayar pensiunan bahwa kwitansi Bank Mandiri yang harus dipotong bukan kwitansi Koperasi.

Wah …. wah … wah …..

Apakah memang bisa begitu?

Arogan bangat ya?

Saya mau tanya, Tau apa si Sdr ini mengenai kemitraan dengan Kantor Pos?

Pihak Dia ini baru hitungan bulan bermitra dengan Kantor Pos. Bandingkan dengan pihak yang diintimidasinya yang sudah puluhan tahun bermitra dengan Kantor Pos.

Sepertinya perlu ditatar dulu ini orang.

Maka itulah surat terbuka ini salah satunya saya tujukan kepada Dirut Bank Mandiri (Persero), supaya pihak manajemennya tau.

***

Cerita-cerita tersebut hanya sebagian. Masih banyak lagi yang tidak mungkin diceritakan pada space yang sangat terbatas ini.

Konyolnya, sering juga terjadi, karena merasa upayanya kurang berhasil kalau hanya mengandalkan memprovokasi calon nasabah, lalu menyuruh Nasabah membawa Preman, Polisi, Pejabat Instansi, hingga Kopassus, yang mungkin dikira bisa memberikan penekanan kepada petugas Koperasi sasaran, supaya menerima pelunasan nasabah yang diarahkannya. Konyol kan?

Contoh-contoh kasus, atau kejadian-kejadian yang seperti diceritakan diatas akan sering dan akan semakin sering terjadi. Apalagi dengan telah masuknya Bank-bank besar di segmen kredit Pensiun ini.

Bagaimana tidak, Kuehnya masih tetap sama, namun yang memperebutkan banyak. Bahkan cenderung bertambah dari waktu ke waktu.

***

Bicara soal bantai membantai, pihak PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) tidak bisa dilepaskan juga dari permasalahan ini.

Argumentasinya:

• Menurut data yang digali dari berbagai sumber, pada tahun 2005 an, jumlah pensiunan yang mengambil uang pensiun melalui kantor-kantor Pos di seluruh Jabodetabek Banten masih ada sebanyak lebih kurang 300.000 orang. Namun sekarang-sekarang ini hanya tinggal sekitar 90.000 orang.

Bayangkan betapa signifikannya pengurangannya. Pengurangan tersebut pasti sangat berimbas pada Mitra PT. Pos Indonesia (Persero) yang kebanyakan adalah Koperasi.

• PT. Pos Indonesia (Persero) tidak diikut sertakan lagi sebagai pilihan menjadi kantor bayar bagi para pensiun baru. PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana Pensiun, lebih memilih Bank BTPN, Bank BRI dan Bank Himpunan Saudara untuk mendapatkan pensiun baru. Sementara PT. Pos Indonesia (Persero) yang konon sesama perusahaan BUMN tidak mendapat kesempatan sama sekali.

Kalau Bank BRI masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Bank BTPN, Bank Himpunan Saudara atau Bank lainnya?

Yang dari History dan jam          terbang penanganan pembayaran Pensiun dan jaringan Kantornya kalah jauh dari

PT. Pos Indonesia (Persero)?

Janganlah kalau yang dikota-kota besar yang ada kantor Banknya diberikan ke pihak Bank. Tapi giliran yang dipelosok-

pelosok sana yang tidak ada jaringan banknya, baru dikasikan ke pihak Kantor Pos. Artinya hanya karena terpaksa.

• Akhir-akhir ini, pihak bank, khususnya yang telah menjadi kantor bayar seperti Bank BTPN, BRI, Bank Himpunan Saudara, Bank Yudha Bhakti, semakin sangat leluasa memindahkan kantor bayar pensiun yang sebelumnya ada di Kantor Pos.

Kalau dulu, masih harus atas sepengetahuan Juru bayar Kantor Pos. Sekarang tidak perlu lagi. Bisa langsung pindah tanpa

sepengetahuan juru bayar.

Tidak sadarkah tindakan seperti ini akan membunuh secara langsung Koperasi-koperasi yang menjadi mitra Kantor Pos?

Karena kalau uang pensiunnya pindah kantor bayar, otomatis tagihan menjadi macet. Dan kalau banyak yang macet berarti kerugian tidak akan terhindarkan lagi yang akhirnya bisa bermuara pada kebangkrutan.

Inikah yang diinginkan pihak Asabri atau Taspen?

***

Dibagian atas ada disebutkan, Kuehnya masih tetap sama, namun yang memperebutkan banyak. Bahkan cenderung bertambah dari waktu ke waktu.

Potensi penambahan sebenarnya bukannya tidak ada. Yaitu yang bersumber dari pensiunan-pensiunan baru.

Akan tetapi itu juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Sebab pihak PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana Pensiun, lebih memilih Bank BTPN, Bank BRI dan Bank Himpunan Saudara untuk mendapatkan pensiun baru. Sementara PT. Pos Indonesia (Persero) yang konon sesama perusahaan BUMN tidak mendapat kesempatan sama sekali. Hal yang bisa dibuktikan tidak terdapatnya PT. Pos Indonesia dari daftar pilihan sebagai Kantor Bayar pensiun bagi pensiun baru.

Ada apa ini?

Sepertinya perlu ada investigasi khusus yang terkait dengan permasalahan ini. Termasuk semakin mudahnya pihak Bank memindahkan Kantor bayar Pensiun tanpa sepengetahuan Kantor bayar sebelumnya, membuat tagihan-tagihan Mitra Kantor Pos yang konon mayoritas Koperasi menjadi macet. Karena bisa secara tiba-tiba uang pensiun yang sebelumnya dibayar di kantor pos mendadak hilang.

Kalau saya ada waktu, saya akan coba menelusuri ini. Atau mungkin berkolaborasi dengan wartawan investigasi. Lihat saja nanti.

Saya mau kasih nasehat lama.  Jangan pernah anggap remeh sama makhluk kecil.

Kembali ke Kueh yang masih tetap sama sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau pemain bertambah terus, sementara kuenya tetap sama. Lalu apa yang akan terjadi?

Akan ada saling memangsa antara yang satu dengan yang lain. Kannibalisme (?)

Dan kalau seperti itu yang terjadi, tentu pemenangnya adalah pemain besar. Sementara pemain kecil akan habis. Binasa.

Dan kalau pemain besar itu adalah Bank, sementara pemain kecil adalah Koperasi, maka mengikuti cerita-cerita yang ada sekarang ini, kalau tidak ada perlindungan dari pihak-pihak yang berkompeten, tak terelakkan lagi Koperasi-koperasi yang menggeluti segmen Kredit Pensiun yang menggantungkan hidupnya melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) atau yang lazim disebut Kantor Pos, akan habis dibantai oleh pihak Bank.

Dan kalau itu yang terjadi, maka seperti yang sudah saya singgung dalam judul, marilah kita sama-sama menyaksikan Bank membantai Koperasi..

Koperasi yang konon katanya merupakan sokoguru perekonomian Nasional.

Haruskah?

Kalau tidak harus, mohon supaya penentu kebijakan dari instansi-instansi sebagaimana yang saya sebutkan diatas, sesuai peran dan wewenang masing-masing di lembaganya berkenan melindungi Koperasi, agar terhindar dari sasaran pembantaian.

Karena sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ada disebutkan;

§ Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

§ Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

§ Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

§ Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

§ Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi;

b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Nah loh!

Kalau anda penjabat terkait, bisa berat urusannya. Sebab ada unsur pengabaian dan pembiaran disana.

Kalau anda pelaku, berarti selain melanggar bisa dianggap melecehkan Undang-undang.

Bersiaplah dengan segala risikonya.

Kecuali anda kebal.

Kalau merasa kebal teruskanlah membantai.

Teruskanlah

Paling saya, atau kami-kami ini hanya bisa menyaksikan.

Menyaksikan kebiadaban, makhluk-makhluk berwajah santun.

Sumber : 

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/02/17/mari-menyaksikan-bank-membantai-koperasi/ 

 Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi (2)

Sebelumnya saya sudah pernah menulis dengan judul yang sama. Oleh karena itulah judulnya saya tambahkan angka (2) untuk menunjukkan lanjutan dari yang sebelumnya.

Di salah satu contoh kasus yang saya paparkan sebelumnya yaitu contoh kasus (2), ternyata kasusnya berlanjut.

Atau mungkin supaya lebih jelas lagi, saya salin lagi isi lengkapnya sebagai berikut:

Kasus 2:

Beberapa bulan yang lalu seorang petugas Bank Yudha Bhakti yang berkantor di Gedung ASABRI Cawang mendatangi Koperasi yang disebutkan di atas. Bukan dia sendiri yang datang. Akan tetapi membawa calon nasabah yang ingin mereka berikan pinjaman. Ada sekitar kurang lebih 5 orang calon nasabahnya yang dibawanya.

Mungkin supaya memenuhi kriteria-kriteria yang disepakati, salah satu syarat utamanya adalah dengan cara melunasi terlebih dahulu pinjaman yang ada sebelumnya di koperasi. Dan untuk tujuan itulah dia membawa calon nasabahnya ke koperasi. Dan bukan hanya datang untuk mendampingi. Sekaligus juga menyediakan uang untuk keperluan pelunasan.

Dengan gagahnya petugas Bank Yudha Bhakti tersebut datang bersama rombongannya. Dia mengenakan dasi termasuk ID Card yang menggantung di saku bajunya.

Menurut informasi, perdebatan sengit antara pihak Koperasi dengan Nasabahnya yang meminta pinjamannya dilunasi tak terhindarkan. Tentu saja pihak Koperasi mencoaba mempertahankan nasabahnya. Bukan karena tidak tidak mau untuk dilunasi. Akan tetapi karena cara-cara dan latar belakang keinginan melunasi yang sangat tidak bisa diterima oleh pihak Koperasi. Apalagi dengan cara-cara yang benar-benar sangat vulgar dibiayai oleh pihak bank. Bukannya mengedukasi. Tapi sebaliknya, malah bisa dikategorikan memprovokasi.

Perdebatan sengit juga tak terhindarkan antara pihak koperasi dengan petugas Bank Yudha Bhaktinya. Menurut pihak Koperasi, cara-cara pihak bank tersebut sangat melecehkan lembaganya. Hanya karena merasa modal Banknya kuat, jadi ingin menelan bulat-bulat nasabah-nasabah yang dicarinya dengan sudah payah, berpanas terik dan hujan, mengetuk pintu rumah yang satu dan yang lain.

***

Lanjutan dari kasus tersebut, sebagaimana yang saya sebutkan di atas:

Gagal dengan cara melakukan take over langsung dari Koperasi, entah bagaimana caranya pihak Bank Yudha Bhakti langsung memindahkan uang pensiun nasabah yang mau di take over tersebut dari Kantor Bayar sebelumnya yaitu di Kantor Pos pindah ke Bank Yudha Bhakti.

Hal tersebut diketahui karena tagihan yang dikirim koperasi melalui Kantor Pos menjadi tidak tertagih alias Macet. Alasannya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kantor pos karena pembayaran uang pensiunnya telah pindah ke kantor bayar Bank Yudha Bhakti.

Pertanyaannya:

Bahwa sesuai ketentuan, pada saat permohonan pindah kantor bayar harus menunjukkan Surat Keputusan (Skep) asli.

Lah kok pejabat Asabri yang menangani mutasi kantor bayar bisa memindahkan kantor bayar pensiun tanpa Nasabahnya menunjukkan Skep Asli?

Sepertinya ada penyalahgunaan wewenang (oknum Asabri) disini. Entah apa latar belakangnya(???)

Menurut saya ini sudah benar-benar keterlaluan.

Bayangkan. Kalau dia melakukan hal seperti ini pada ribuan Nasabah. Ini akan sangat membahayakan. Karena implikasinya akan membuat tagihan-tagihan yang sebelumnya mengandalkan kerjasama pemotongan angsuran melalui kantor pos akan berakibat macet, yang artinya oknum tersebut secara sadar atau tidak sadar telah turut memfasilitasi pembantaian Bank yang dalam hal ini adalah Bank Yudha Bhakti terhadap koperasi. Sebab kalau oknum tersebut tidak memfasilitasi, pemindahan kantor bayar pensiun tidak akan terjadi.

Mohon Pejabat Pengawasan Internal yang berwenang di Asabri melakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang berkelanjutan. Sebab biasanya apabila sekali dua kali berhasil, untuk yang selanjutnya sudah akan menjadi kebiasaan.

***

Kalau yang tadi penyalahgunaan wewenang di pihak Asabri, di pihak Bank Yudha Bhakti sendiri juga ditengarai ada penyalahgunaan wewenang. Yaitu memberikan kredit yang seharusnya dengan persyaratan jaminan SK Pensiun, ini tidak ada jaminan SK. Pensiunnya. Sebab SK. pensiunnya masih di Koperasi yang tidak mau menerima take over ( yang dilakukan dengan cara-cara diluar etika bisnis) tersebut.

Ini jelas-jelas melanggar prosedur. Memberikan kredit yang mungkin jumlahnya ratusan juta rupiah dengan cara-cara melanggar prosedur. Satuan Audit Internal harus segera turun untuk memeriksa oknum-oknum yang terkait dengan pemberian keputusan ini sebelum diketahui oleh pihak Bank Indonesia. Sebab kalau pihak Bank Indonesia menemukan penyalahgunaan wewenang ini, semuanya akan kena. Bahkan secara institusi yang berimplikasi pada penurunan tingkat kesehatan. Karena ada unsur pelanggaran yang terkait dengan ketidakpatuhan atas ketentuan atau prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

Selain itu. Entah disadari atau tidak oleh pihak Managemen Bank Yudha Bhakti. Adanya risiko Kredit Macet. Sebab apabila pihak Koperasi menuntut supaya kantor bayar pensiunnya dikembalikan ke kantor bayar semula, dengan alasan sebagai Pemegang SK Asli, maka pihak Bank Yudha Bhakti akan kehilangan akses kepada sumber dana angsuran pinjaman.

***

Kembali ke topik.

Tak cukup dengan kekuatan modal, dengan cara-cara kotorpun, pihak Bank, yang dalam hal ini Bank Yudha Bhakti sedang dalam upaya membantai Koperasi.

Kalau pihak-pihak yang berkompeten menutup mata atas penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedur yang sedang terjadi, maka saya hanya bisa mengatakan, mari kita menyaksikan Bank mambantai Koperasi.

Padahal, untuk direnungkan kembali, sesuai Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian:

• Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
• Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
• Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

• Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

• Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi;

b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Sumber : http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/03/mari-menyaksikan-bank-membantai-koperasi-2/

 Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi (3)
ulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan-tulisan saya sebelumnya dengan judul yang sama. Tulisan ini bisa berlanjut bahkan sepertinya akan merupakan tulisan berseri, karena dalam perkembangannya kegiatan bantai membantai ini belum reda, bahkan sebaliknya, sepertinya akan semakin mengganas dan beringas.

Namun soal yang mengganas dan beringas ini, akan saya tulis pada serial berikutnya. Saya sudah punya cukup bahan. Namun Untuk edisi kali ini saya akan mencoba menyoroti upaya-upaya pihak Koperasi yang mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi hasilnya hanya ibarat melawan tembok raksasa saja. Hal yang coba saya contohkan sebagaimana berikut ini, yaitu perkembangan dari tulisan saya yang pertama yang berjudul Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi, contoh kasus 1.

Atau mungkin supaya lebih jelas lagi, saya salin lagi isi lengkapnya sebagai berikut:

Kasus 1.

Pada hari Selasa 7 Pebruari 2011, saya mendampingi Nasabah untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank BTPN Kantor Cabang Depok ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok.

Dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Nasabah yang saya dampingi tersebut yang untuk selanjutnya akan saya sebut sebagai korban kepada petugas kepolisian yang menangani pembuatan berita acaranya pemeriksaaannya, oknum karyawan Bank BTPN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dengan cara menggelapkan uang yang seyogiyanya dipergunakan untuk melunasi pinjaman di salah satu Koperasi Simpan Pinjam tempat sebelumnya korban pernah melakukan pinjaman.

Diceritakan, keharusan untuk melunasi terlebih dahulu pinjaman di salah satu Koperasi Simpan Pinjam tersebut adalah untuk maksud supaya bisa mendapat pinjaman yang lebih besar sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak Bank BTPN, dan angsurannyapun bisa hanya akan ada di satu tempat, yaitu di Bank BTPN tersebut.

Ketika korban bertanya teknis pelunasannya, terutama karena dia sendiri tidak membawa uang, pihak Bank BTPN mengatakan akan ada yang ngurus, sehingga korban tinggal terima beres. Yang penting korban bersedia dana sejumlah uang pelunasan tersebut diperhitungkan dengan pinjaman yang akan diterima.

Percaya dengan jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak Bank BTPN tersebut, korban menyatakan kesediaanya. Dan tak lama kemudian Korban dipersilakan untuk mengikuti petugas Bank BTPN yang belakangan diketahui berinisial Dd menuju lokasi tempat melunasi pinjaman Koperasi, dengan naik sepeda motor.

Untuk melakukan proses pelunasan tersebut, korban dibawa ke kantor pos Depok. Akan tetapi hanya dia sendiri yang masuk kedalam Kantor Pos. Korban hanya disuruh menunggu di luar.

Tak lama kemudian, Dd keluar dari dalam Kantor Pos dan memberitahukan bahwa proses pelunsan sudah selesai. Bukti pelunasannya juga ditunjukkan dan diberikan kepada korban.

Singkat cerita, karena semua persyaratan sudah lengkap termasuk bukti pelunasan dari tempat meminjam sebelumnya, pihak Bank BTPN pun mencairkan pinjamannya, dengan tentu saja uang yang diterima setelah dipotong dana untuk melunasi pinjaman yang disebutkan tadi.

***

Pada hari Sabtu 4 Pebruari 2012, korban complain ke petugas Koperasi, karena masih mengirim kwitansi tagihan padahal pinjaman sudah lunas.

Karena catatan administrasi koperasi menunjukkan belum ada pelunasan, petugas menyatakan bahwa pinjaman belum lunas lalu meminta bukti pelunasannya kalau merasa sudah pernah melunasi, yang segera mendapat jawaban dari dokumen bukti pelunasan yang diberikan oleh Dd. kepada korban.

Setelah melakukan pengamatan atas dokumen yang ditunjukkan oleh korban tersebut, petugas Koperasi menyimpulkan bahwa dokumen tersebut diduga kuat tidak diterbitkan oleh pihak Koperasi, akan tetapi diterbitkan oleh Dd

Dan dari hasil penelaahan lebih lanjut, korbanpun mulai menyadari, dan siap melakukan kerjasama untuk menelusurinya.

Kalau mengacu ke hasil kronologinya, kemungkinan besar Dd menerbitkan bukti pelunasan tersebut ketika dia masuk ke kantor pos. Oleh karena itulah dia meminta korban untuk tidak ikut masuk kedalam kantor pos. Dokumen tersebut diduga juga dipakai oleh pihak Bank BTPN untuk syarat pencairan pinjaman. Buktinya pinjamannya cair dengan potongan sejumlah uang yang tertera di dokumen tersebut.

Entah darimana dia mendapatkan dokumen tersebut akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Koperasi melalui pihak Kepolisian. Termasuk keterlibatan pihak Bank secara Institusi. Karena paling tidak ikut memfasilitasi terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut.

Sebab kalau tidak ada kebijakan seperti itu, maksudnya menggunakan dana Bank untuk melunasi pinjaman di pihak lain, peluang terjadinya penggelapan dan penipuan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut akan sangat kecil.

Sepertinya kecurigaan tersebut tidak berlebihan. Sebab dikhawatirkan, kasus seperti itu tidak hanya menimpa korban. Dikhawatirkan ada korban-korban lain yang dilakukannya sama.

Apalagi informasinya, dibeberapa unit pelayanan Bank BTPN lainnya, ada juga beberapa kasus lain yang modus operandinya sama, yaitu melunasi Pinjaman Nasabah Koperasi dengan menggunakan dana Bank.

Itu yang ketahuan. Belum ketahuan? Mungkin masih banyak lagi.

***

Perkembangannya?

Ternyata, entah bagaimana jalan ceritanya, hal yang mungkin memerlukan penelusuran lebih lanjut, pelapor mencabut laporannya.

Dan, dengan dicabutnya laporan tersebut, menurut penyidik yang menangani kasus tersebut ketika ditanyakan perkembangannya menyatakan bahwa kasusnya sudah ditutup.

Ketika dicoba menanyakan mengenai dugaan pemalsuan dokumen koperasi, yang bersangkutan mengatakan bahwa itu bukan lagi dalam kapasitasnya. Kalau mau katanya, disuruh buat aja laporan baru.

(????)

***

Sambil berpikir membuat laporan baru, entah jadi atau tidak, karena memerlukan energi tambahan yang tidak sedikit bagi pihak Koperasi utk menuntaskan kasus ini, namun sepertinya sudah dapat disimpulkan alangkah beratnya melawan pihak Bank. Sepertinya akan melawan tembok raksasa.

Apalagi sepertinya ada pelecehan terhadap Koperasi disini. Pihak Koperasi sudah dimintai keterangan sebagai saksi yang terdiri dari 2 orang. Dokumen-dokumen terkait yang dapat dipergunakan untuk memverifikasi media yang dipergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan diminta utk diserahkan. Akan tetapi ada penyelesaian secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Koperasi. Ketahuannya adalah ketika dicoba menanyakan perkembangannya, pada saat memberitahukan ada lagi korban lain. Hal yang juga sudah diwanti-wanti sebelumnya kepada pihak kepolisian.

Wah, wah, wah …….

Saya sudah tidak bisa ngomong lagi

Entah harus berapa lagi korban-korban yang konon sudah tak berdaya karena dimakan usia, yang akan berjatuhan, yang dilakukan oleh (oknum yang difasilitasi oleh) Bank, dan apabila ada yang mencoba kasusnya diangkat kepermukaan, bisa diselesaikan begitu saja secara diam-diam yang difasilitasi oleh Pihak kepolisian.

Sungguh sebuah kerjasama yang sangat manis ya?

Padahal, suatu ketika saya pernah menemani seseorang yang berurusan dengan pihak kepolisian karena urusan tabrak menabrak. Dengan korban sudah ada titik temu dan sepakat untuk damai. Tapi oleh pihak kepolisian si penabrak masih harus tetap berurusan, karena katanya meskipun sudah berdamai, namundari unsur pidananya tidak ototmatis selesai.

Nah, dikaitkan dengan contoh kasus di atas. Kenapa dugaan tindak pidananya bisa otomatis selesai?

Sekali lagi, saya sudah tidak bisa ngomong lagi.

Mudah2an saja saya mendapat ilham untuk bisa membobol tembok-tembok raksasa kotor yang menghadang ini.

Atau barangkali ada yang bisa membantu?

Sumber : http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/04/mari-menyaksikan-bank-membantai-koperasi-3/

Gajah Sama Gajah Bertarung Pelanduk Terancam Mati di Tengah-tengah (Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi 4)

 

Dalam tulisan saya yang pertama yang berjudul Mari Menyaksikan Bank Membantai Koperasi, saya ada membahas mengenai Bank Mandiri.

Atau mungkin supaya lebih jelas lagi, saya coba untuk menyalinnya sebagaimana yang ada berikut ini:

***

Kasus 3:

Beberapa hari yang lalu, seseorang yang mengaku Pimpinan Bank Mandiri Cabang Tangerang yang berinisial Sdr menghubungi nomor telepon kantor (salah sebuah …. Penulis) Koperasi melalui telepon.

Dari hasil pembicaraan melalui telepon petugas Bank Mandiri tersebut mengintimidasi petugas Koperasi, dengan mengatakan supaya tidak menghambat Banknya apabila ingin melakukan pelunasan supaya bisa pindah untuk meminjam di Banknya.

Kalau mencoba-coba menghambat, akan menggunakan jalur petinggi Kantor Pos dengan menyebut nama Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) pejabat yang memang bisa menentukan kelangsungan hidup matinya Koperasi, karena ketergantungan kemitraan.

Kemungkinan maksudnya adalah kalau pihak Koperasi menghambat keinginannya, mereka akan menekan Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan Koperasi-koperasi yang bekerjasama dengan Kantor Pos.

Kalau memang itu bisa terjadi, alamat kiamat akan terjadi, dalam arti pihak PT. Pos Indonesia (Persero) memutus hubungan kerjasama dengan Koperasi, maka alamat kiamat akan melanda, karena Koperasi akan kehilangan akses kepada Nasabah, dan tamatlah riwayatnya.

Kebetulan saya bisa mendapat rangkuman percakapan perteleponan tersebut dari penerima telepon sebagai berikut:

Dengan nada tinggi:

Bank Mandiri adalah mitra Pos Indonesia. Dari pihak Pos Indonesia sendiri, Bank Mandiri diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan pinjaman kepada para pensiunan untuk menghindari pensiunan pindah Kantor Bayar Pensiun ke Kantor Bayar lain selain Kantor Pos.

Bank Mandiri sudah sangat dekat dengan Direktur Utama Kantor Pos (Bpk. ………….namanya disebutkan) bahkan beliau sendiri bilang SEMUA KOPERASI YANG BERMITRA DENGAN POS PKSNYA TIDAK AKAN DIPERPANJANG LAGI KARENA BANK MANDIRI PUNYA PKS DENGAN KANTOR POS.

Oleh karena itu, jangan berupaya menghambat, karena pihak Bank Mandiri sangat membutuhkan nasabah dan punya target. Kalau tidak mau menerima pelunasan, kami akan bilang ke juru bayar pensiunan bahwa kwitansi Bank Mandiri yang harus dipotong bukan kwitansi Koperasi.

Wah …. wah … wah …..

Apakah memang bisa begitu?

***

Dalam perkembangannya, ternyata sinyalemen yang dihembuskan oleh Sdr. tersebut mendekati kebenaran. Faktanya PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan BRI telah diputus. Tak ayal lagi, Bank BRI kelimpungan. Bagaimana tidak kelimpungan, dengan diputusnya PKS tersebut angsuran-angsuran nasabah kredit pensiun BRI menjadi tidak tertagih. Entah berapa puluh milyar per bulan angsuran kredit yang akan macet akibat pemutusan PKS ini. Dan apabila tidak bisa dicari langkah-langkah penyelamatan sesegera mungkin akan menimbulkan NPL yang sangat tinggi di pihak BRI yang tentunya berimbas kepada ratio tingkat kesehatan banknya.

Selain itu, akibat yang tidak terhindarkan adalah, berapa trilyun out standing Kredit Pensiun secara konsolidasi, apabila pihak BRI tidak bisa mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghindari migrasi atau take over dari lembaga pemberi kredit sejenis (Bank, BPR atau Koperasi)?

***

Terkait dengan kisruh BRI dengan Kantor Pos, bahwa meskipun saya mengetahui sedikit banyak mengenai latar belakang kekisruhan tersebut, sebagaimana juga hal yang sedang ramai dibicarakan di media-media on line, saya tidak akan mencoba membicarakannya disini. Saya hanya tetap fokus pada konteks bantai membantai Koperasi.

Bahwa melihat contoh kasus BRI dengan Kantor Pos ini, pertanyaan besar sudah mulai muncul bagi penggiat-penggiat Koperasi. Bahwa Bank sebesar BRI saja sudah diputus, apalagi Koperasi.

????

***

Banyak yang ingin saya tulis mengenai situasi dan kondisi akibat kekisruhan yang sedang terjadi antara BRI dengan Kantor Pos ini. Akan tetapi karena satu dan lain hal, saya lebih memilih untuk menahan diri dulu, sambil mengumpulkan bahan-bahan yang terkait Khususnya yang terkait dengan:

• Apa latar belakang pemutusan secara sepihak oleh Kantor Pos, PKS antara BRI dengan Kantor Pos? dan apa konsekwensinya?
• Siapa yang akan memenangkan pertarungan perebutan migrasi kantor bayar Pensiunan antara Kantor Pos dengan BRI ? dan kepada siapa Taspen dan Asabri lebih berpihak?
• Sejauh apa peran Bank Mandiri dibalik kekisruhan Kantor Pos dengan BRI? Dan sudah siapkah sebenarnya Bank Mandiri melawan BRI?
• Berapa Koperasi yang akan terbantai akibat pertarungan 2 Bank Raksasa ini?
• Sadarkah penentu kebijakan yang terkait, bahwa dengan cara memperhadapkan 2 Bank Raksasa, akan mengakibatkan Gajah sama Gajah bertarung, Pelanduk mati di tengah-tengah?

Sumber : http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/07/gajah-sama-gajah-bertarung-pelanduk-terancam-mati-di-tengah-tengah-mari-menyaksikan-bank-membantai-koperasi-4/

Profil Bapak Pulo siregar Penggiat advokasi nasabah dibidang Mediasi melalui wadah Lembaga Bantuan Mediasi Nasabah Bank (LBMNB). Pernah bekerja di Bank selama kurang lebih 15 tahun. Berencana menulis buku yang berkaitan dengan Risiko produk-produk Perbankan. Yang telah terbit sudah 2 buku, yang satunya berjudul Risiko Kartu Kredit yang satunya lagi berjudul Risiko Kartu ATM. Yang sedang dalam proses penulisan naskah, topiknya yang terkait dengan BI Checking. Blog yang lain: http://bicheking1.blogspot.com dan http://lbmnb.blogspot.com