Jakarta - Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan belum ada daerah yang memiliki komposisi anggaran yang mencerminkan pembangunan daerah.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan menyatakan anggaran daerah idealnya 70% untuk pembangunan. Sementara 30% untuk belanja rutin dan pegawai.
"Kalau saya, nih menurut saya 30:70. Sebesar 30% itu tuh nanti kalau sudah stabil. Belanja rutin, belanja pegawai dan sebagainya sekitar 30%, 70% selebihnya untuk dorong pembangunan," ujar Max saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (6/9/2011).
Saat ini, lanjut Max, kebanyakan daerah menghabiskan 70-80% anggarannya hanya untuk belanja rutin dan pegawai.
"Itu kebanyakan pembiayaan untuk belanja rutin. Jadi memang kalau dikatakan kapasitas untuk membiayai belanja modal dan sebagainya, belanja pembangunan memang masih perlu ditingkatkan. Perlu ada saving yang lebih besar lagi," ujarnya.
Max menyarankan agar pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan pembiayaan pembangunan dari APBN. Pemda, lanjutnya, perlu mencari pembiayaan lain seperti melalui hibah maupun menggaet pihak swasta.
"Misalnya dengan kalau obligasi mungkin masih agak sulit, tapi dengan mitra-mitra pembangunan internasional, misalnya, kita bisa bukan pinjaman, mungkin dengan hibah atau bantuan-bantuan asing untuk mempercepat. Kemudian dana-dana masyarakat, dunia usaha, swasta," tandasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan menyatakan anggaran daerah idealnya 70% untuk pembangunan. Sementara 30% untuk belanja rutin dan pegawai.
"Kalau saya, nih menurut saya 30:70. Sebesar 30% itu tuh nanti kalau sudah stabil. Belanja rutin, belanja pegawai dan sebagainya sekitar 30%, 70% selebihnya untuk dorong pembangunan," ujar Max saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (6/9/2011).
Saat ini, lanjut Max, kebanyakan daerah menghabiskan 70-80% anggarannya hanya untuk belanja rutin dan pegawai.
"Itu kebanyakan pembiayaan untuk belanja rutin. Jadi memang kalau dikatakan kapasitas untuk membiayai belanja modal dan sebagainya, belanja pembangunan memang masih perlu ditingkatkan. Perlu ada saving yang lebih besar lagi," ujarnya.
Max menyarankan agar pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan pembiayaan pembangunan dari APBN. Pemda, lanjutnya, perlu mencari pembiayaan lain seperti melalui hibah maupun menggaet pihak swasta.
"Misalnya dengan kalau obligasi mungkin masih agak sulit, tapi dengan mitra-mitra pembangunan internasional, misalnya, kita bisa bukan pinjaman, mungkin dengan hibah atau bantuan-bantuan asing untuk mempercepat. Kemudian dana-dana masyarakat, dunia usaha, swasta," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar