Nasasos dan Globalisasi

Jumat, 08 April 2016, 18:00 WIB

Belakangan ini, ada fenomena menyedihkan terkait pengejawantahan konkret dari pemberlakuan era pasar bebas, yaitu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA membuat banyak calon tenaga kerja maupun wirausaha asing menyerbu pasar konsumen Indonesia yang memang menggiurkan ini karena ukurannya yang besar. Parahnya, tidak semua orang asing itu masuk secara legal.

Sebagai contoh, ada beberapa pengusaha lembaga pendidikan asing yang harus dideportasi dari Depok, Jawa Barat, karena bekerja sebagai guru atau membuka usaha pendidikan, padahal mereka hanya memiliki visa berlibur. Sedihnya lagi, sudah banyak calon konsumen yang "termakan" jualan mereka karena kefasihan berbahasa Inggris.

Tak pelak, peristiwa di atas patut mengundang refleksi serius. Sebab, berlarut-larutnya hal ini tanpa penanganan tepat akan menimbulkan efek domino berupa menciutnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja kita beserta makin derasnya gelombang PHK, kemiskinan, dan kenestapaan menerpa bangsa kita.

Sejatinya, masalah ekonomi yang kita rasakan sekarang ini dapat dipulangkan pada tiga faktor pembawa petaka. Pertama, globalisasi. Globalisasi yang diantarkan oleh perkembangan dunia digital dan teknologi informasi (TI) telah membuat dunia saling bergantung, sehingga negara tergerogoti kedaulatannya.

Sebab, pilar utama dalam dunia global adalah modal yang tak mengenal batas negara. Demarkasi modal hanyalah laba. Di mana ada prospek laba, di situlah modal melakukan klaim teritorialnya.

Juga, globalisasi mewartakan pentingnya keseragaman selera warga dunia, terutama dalam hal ekonomi maupun budaya yang mengambil benchmark dari dunia Barat. Maka itu, mereka yang tidak mengikuti selera makanan, berbusana, berkendara, berteknologi--singkatnya, selera konsumsi-- global yang identik dengan Barat akan dianggap anakronistis (ketinggalan zaman).

Alhasil, ini membuat banyak orang yang, mengutip Kuntowijoyo (2004), masih mengidap penyakit "mentalitas klien pencinta budaya asing" gampang terpesona oleh segala sesuatu berbau Barat atau berkosmetik bahasa Inggris.

Kedua, kapitalisme neoliberal. Bergandengan tangan dengan laba sebagai motor globalisasi, kapitalisme neoliberal adalah sistem yang kompatibel dengan globalisasi tersebut. Pasalnya, kapitalisme neoliberal merupakan paham ekonomi yang mengutamakan keserakahan.

Atas nama keserakahan dan pemupukan laba, kapitalisme neoliberal tak segan-segan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan "penipuan terselubung" dengan membuat produk-produk investasi 'bodong'. Atau, fenomena "rentenir" online belakangan ini yang memberikan pinjaman mudah, tapi dengan bunga mencekik hingga 30 persen sebulan alias 360 persen per tahun!

Bahkan, saking serakahnya, kapitalisme neoliberal mencampakkan gagasan liberalisme klasik yang memberikan otoritas kepada negara sebagai badan yang menyelenggarakan barang/jasa publik (pendidikan, pendidikan, kesehatan publik, infrastruktur, dan lain-lain). Sebaliknya, kapitalisme neoliberal berargumen bahwa barang/jasa publik diciptakan bukan karena berguna bagi publik umum, melainkan karena mendatangkan laba bagi penyedianya.

Maka itu, sektor-sektor yang berurusan dengan barang publik harus dikomersialkan, berujung pada perlakuan barang itu sebagai komoditas ekonomi penghasil laba dan pada dinisbikannya peranan negara.

Lihat saja dalam konteks BPJS Kesehatan, misalnya. Alih-alih asuransi sosial, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini justru memungut iuran dari pesertanya ketimbang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak demi pembiayaan program tersebut.

Dari perspektif ini, wajar jika kita sering melihat birokrasi pembuat kebijakan bersekongkol dengan kaum pemilik modal untuk memangkas jaminan sosial dan menyerahkan pengurusan nasib warga kepada diri masing-masing. Dampaknya, warga yang tak mampu mengongkosi self care megap-megap menderita dan terperosok ke dalam kemiskinan.

Ketiga, materialisme. Sebagai konsekuensi logis dari berkecambahnya globalisasi berbahan bakar kapitalisme neoliberal, masyarakat pun mendapati pikiran dan jiwa mereka dirasuki oleh spirit materialisme. Yaitu, spirit yang semata-mata menjadikan materi sebagai tolok ukur status dan harkat seseorang.

Akibatnya, manusia berlomba-lomba mencari materi dengan segala cara dan menghamburkannya sedemikian rupa demi mendongkrak gengsi mereka. Terciptalah masyarakat konsumtif yang mengemohi budaya hemat serta rakus berbelanja lebih banyak dari penghasilan dengan cara berutang.

Lahir jugalah suatu bangsa yang pada hakikatnya digerakkan oleh impuls berutang, suatu impuls yang jika dilakukan secara bergelombang menghasilkan krisis ekonomi sebagaimana dialami banyak negara dunia saat ini.

Kita sudah melihat betapa ketiga faktor di atas benar-benar berdampak menakutkan bagi dunia. Oleh karena itu, kita memerlukan pula tiga instrumen solutif sebagai panacea (obat mujarab). Yaitu, Nasasos alias nasionalisme, agama, dan sosialisme.

Pertama, nasionalisme bermanfaat menangkal efek samping globalisasi. Dengan kian tergerusnya kedaulatan negara, pengobaran nasionalisme membuat warga negara masih memiliki identitas atau "rumah ontologis" yang menaungi kekhasan kultural suatu bangsa di tengah pergerakan arus deras budaya global. Juga, nasionalisme menciptakan semacam rasa persaudaraan di antara sesama warga negara (fraternite) dalam menggalang emosi kolektif menghadapi suatu krisis.

Kedua, agama berguna menghalau dampak negatif materialisme. Dengan menggali kembali nilai-nilai spiritual yang diwartakan keagamaan, manusia diajak untuk menghayati bahwa mereka tidak hanya terdiri atas aspek materi belaka. Sebaliknya, ada nilai-nilai etis (virtue) dan kebaikan (good) yang memancar dari Zat Mahaluhur untuk dipraktikkan oleh manusia. Tanpa aspek ini, perkembangan manusia akan timpang.

Terakhir, sosialisme diperlukan untuk menjinakkan kebengisan kapitalisme neoliberal. Jika kapitalisme neoliberal hanya mengutamakan individualisme, sosialisme berperan mengimbanginya dengan memasukkan unsur pemerataan kesejahteraan bersama warga negara. Kita mengenalnya secara ringkas sebagai semangat gotong-royong.

Satrio Wahono
Sosiolog dan Magister Filsafat Universitas Indonesia
Sumber