UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009.... . TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  3  TAHUN  2009.... .  

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  

TENTANG MAHKAMAH AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan yang 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi; 

  b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan  huruf b, perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung; 

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan     

Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 

  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 

TENTANG  MAHKAMAH AGUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai 

berikut: 

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) 

pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi 

sebagai berikut: 

  

Pasal 6A 

Hakim agung harus memiliki integritas dan 

kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. 

Pasal 6B 

(1) Calon hakim agung berasal dari hakim karier. 

(2) Selain calon hakim agung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), calon  hakim agung juga 

berasal dari nonkarier. 

  

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  

Pasal 7 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon 

hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6B harus memenuhi syarat: 

a. hakim karier: 

1. warga negara Indonesia; 

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. berijazah magister di bidang hukum  dengan 

dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang 

mempunyai keahlian di bidang hukum;   

4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh 

lima) tahun; 

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban;  

6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) 

tahun menjadi hakim, termasuk paling 

sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; 

dan 

7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian 

sementara akibat melakukan pelanggaran kode 

etik dan/atau pedoman perilaku hakim.   

b. nonkarier: 

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 

huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan   

angka 5; 

2. berpengalaman dalam profesi hukum 

dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 

(dua puluh) tahun; 

3. berijazah doktor dan magister di bidang 

hukum dengan dasar sarjana hukum atau 

sarjana lain yang mempunyai keahlian di 

bidang hukum; dan 

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana  yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih. 

            

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama 

calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial.  

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) 

orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap 

lowongan.   

(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 

30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima Dewan  Perwakilan 

Rakyat. 

(5) Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 

14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon disetujui dalam Rapat 

Paripurna. 

(6) Presiden menetapkan hakim agung dari nama 

calon yang diajukan  oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak tanggal pengajuan nama calon diterima 

Presiden. 

(7) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih 

dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh 

Presiden.  

(8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh 

Presiden di antara hakim agung yang diajukan 

oleh Ketua Mahkamah Agung.

(9) Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, 

Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

pengajuan nama calon diterima Presiden.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau 

Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agamanya yang 

berbunyi sebagai berikut:  

- Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 

Agung: 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya 

akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil 

Ketua Mahkamah Agung dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan 

segala peraturan perundang-undangan 

dengan selurus-lurusnya menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan 

bangsa”.  

- Janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 

Agung: 

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Ketua 

atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

menjalankan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada 

nusa dan bangsa”. 

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 

Presiden. 

(3) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung 

atau Ketua Muda Mahkamah Agung diambil 

sumpah atau janji menurut agamanya, yang 

berbunyi sebagai berikut:  

- Sumpah hakim agung atau Ketua Muda 

Mahkamah Agung: 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya 

akan memenuhi kewajiban hakim agung atau 

Ketua Muda Mahkamah Agung dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

menjalankan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada 

nusa dan bangsa”.  

- Janji hakim agung atau Ketua Muda 

Mahkamah Agung:  

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban hakim 

agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

menjalankan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada 

nusa dan bangsa”. 

(4) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua 

Mahkamah Agung.  

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11  

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, 

dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah 

Agung karena:   

a. meninggal dunia; 

b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 

c. atas permintaan sendiri secara tertulis; 

d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus 

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau 

e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan 

tugasnya. 

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11A 

(1) Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak 

dengan hormat dalam masa jabatannya apabila: 

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak 

pidana kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 

b. melakukan perbuatan tercela; 

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya terus-menerus selama    

3 (tiga) bulan;  

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;  

e. melanggar  larangan  sebagaimana  

dimaksud  dalam Pasal 10; atau 

f. melanggar kode etik dan/atau pedoman 

perilaku hakim.  

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua 

Mahkamah Agung kepada Presiden. 

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh 

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan 

huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. 

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh 

Komisi Yudisial. 

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi 

Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena 

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai 

hak untuk membela diri di hadapan Majelis 

Kehormatan Hakim. 

(7) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial  paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya usul pemberhentian. 

(8) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri 

atas: 

a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan 

b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. 

(9) Majelis Kehormatan Hakim melakukan 

pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. 

(10) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis 

Kehormatan Hakim  menyampaikan keputusan 

usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan 

selesai. 

(11) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya keputusan usul pemberhentian dari 

Majelis Kehormatan Hakim. 

(12) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan      

ayat (11) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 

usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah 

Agung. 

(13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, 

tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan 

Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 12        

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda 

Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan 

hormat dari jabatannya sebagai Ketua, Wakil 

Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf c, tidak dengan sendirinya 

berhenti dari jabatan sebagai hakim agung. 

(2) Dalam hal hakim agung yang diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11A menduduki jabatan sebagai 

Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda 

Mahkamah Agung, dengan sendirinya berhenti 

dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan 

Ketua Muda Mahkamah Agung. 

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan 

hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan 

Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari 

jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah 

Agung. 

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera 

Mahkamah Agung, seorang calon harus 

memenuhi syarat: 

a. warga negara Indonesia;  

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain 

yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 

dan  

d. berpengalaman  sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah 

Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua 

pengadilan tingkat  banding. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda 

Mahkamah Agung, seorang calon harus 

memenuhi syarat:  

a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada      ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf c; dan  

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) 

tahun sebagai hakim tinggi.  

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera 

Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon 

harus memenuhi syarat:  

a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 

huruf c; dan 

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan 

tingkat pertama. 

10. Pasal 31 ayat (5) di hapus. 

     

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 31A 

(1) Permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang diajukan langsung oleh 

pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah 

Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang 

menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya 

peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia;  

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang; atau 

c. badan hukum publik atau badan hukum 

privat.  

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus 

memuat: 

a. nama dan alamat pemohon; 

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar 

permohonan dan menguraikan dengan jelas 

bahwa: 

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang dianggap 

bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

dan/atau 

2. pembentukan peraturan perundangundangan tidak memenuhi ketentuan 

yang berlaku; dan  

c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

pemohon atau permohonannya tidak memenuhi 

syarat, amar putusan menyatakan permohonan 

tidak diterima. 

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

permohonan beralasan, amar putusan 

menyatakan permohonan dikabulkan. 

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), amar putusan 

menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, 

pasal, dan/atau bagian  dari peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang 

yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau 

Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. 

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam 

pembentukannya, amar putusan menyatakan 

permohonan ditolak. 

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian 

peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang diatur dengan Peraturan 

Mahkamah Agung. 

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: 

Pasal 32 

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan 

tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan 

pada semua badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan 

kehakiman. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Mahkamah Agung melakukan 

pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas 

administrasi dan keuangan.    

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta 

keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan 

dengan teknis peradilan dari semua badan 

peradilan yang berada di bawahnya. 

(4)  Mahkamah . . . - 16 - 

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, 

teguran, atau peringatan kepada pengadilan di 

semua badan peradilan yang berada di 

bawahnya. 

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) 

pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi

sebagai berikut: 

Pasal 32A 

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim 

agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim

agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.      

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode 

etik dan pedoman perilaku hakim. 

(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 

Pasal 32B 

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi 

mengenai:  

a. putusan Mahkamah Agung; dan/atau 

b. biaya dalam proses pengadilan. 

14. Pasal 38 dihapus.  

15. Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 80C 

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus 

disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan.

16. Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 80D 

Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, kode etik 

dan pedoman perilaku hakim yang sudah ada 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini.    

17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 81A 

(1) Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada 

mata anggaran tersendiri dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara.  

(2) Dalam  mata anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan 

dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, 

baik di lingkungan peradilan umum, peradilan 

agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha 

negara.  

(3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara 

tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses 

penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak 

atau para pihak yang berperkara.  

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan 

pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(5) Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan

membebankan biaya proses penyelesaian 

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas 

anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

        

18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua)

pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 81B 

Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan. 

Pasal 81C 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 

telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak 

Undang-Undang ini diundangkan.  

Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Januari 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

        ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

Wisnu Setiawan PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  3  TAHUN  2009 ........ 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  

TENTANG MAHKAMAH AGUNG 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha 

negara. 

Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan dilakukan karena UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut 

pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 

hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh  karena itu, 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata 

usaha . . . - 2 - 

usaha negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya 

lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan 

eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi 

Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena 

itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi 

kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi 

kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, 

dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan 

Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk 

hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja 

sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 6A 

Cukup jelas. 

Pasal 6B 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang 

berasal dari hakim karier” adalah calon hakim 

agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada 

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang 

juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim 

agung yang berasal dari luar lingkungan badan 

peradilan. 

Angka 2 . . . - 3 - 

Angka 2 

Pasal 7 

Huruf a  

angka 1 

Cukup jelas. 

angka 2 

Cukup jelas. 

angka 3 

Yang dimaksud dengan “magister di bidang 

hukum” adalah gelar akademis pada tingkat 

strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk 

magister ilmu syari’ah atau magister ilmu 

kepolisian. 

angka 4 

Cukup jelas. 

angka 5 

Cukup jelas. 

angka 6 

Cukup jelas. 

angka 7 

Cukup jelas. 

Huruf b 

angka 1 

Cukup jelas. 

angka 2 

Yang dimaksud dengan “profesi hukum” 

adalah bidang pekerjaan seseorang yang 

dilandasi pendidikan keahlian di bidang 

hukum atau perundang-undangan, antara 

lain, advokat, penasihat hukum, notaris, 

penegak hukum, akademisi dalam bidang 

hukum, dan pegawai yang berkecimpung di 

bidang hukum atau peraturan perundangundangan.   

angka 3 . . . - 4 - 

angka 3 

Cukup jelas. 

angka 4 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 11A 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan 

tercela" adalah apabila hakim agung yang 

bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan 

tindakannya baik di dalam maupun di luar 

pengadilan merendahkan martabat hakim 

agung. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . - 5 - 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang 

dimaksud dalam ketentuan ini bersifat  ad hoc

(kasus per kasus). 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas.  

Ayat (10) 

Cukup jelas.  

Ayat (11) 

Cukup jelas.  

Ayat (12) 

Cukup jelas. 

Ayat (13) 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Angka 9 . . . - 6 - 

Angka 9 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 31A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah 

orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) . . . - 7 - 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 32A 

Ayat (1) 

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim 

agung masih diperlukan meskipun sudah ada 

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan 

lebih komprehensif sehingga diharapkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim betul-betul dapat terjaga.   

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 32B 

Akses kepada masyarakat dimaksudkan untuk 

mendapatkan putusan Mahkamah Agung diberikan 

melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SIMARI). 

Angka 14 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 80C 

Cukup jelas. 

Angka 16 . . . - 8 - 

Angka 16 

Pasal 80D 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Pasal 81A 

Ayat (1) 

Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung 

menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, 

termasuk anggaran untuk penyelenggaraan tugas 

kepaniteraan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Pasal 81B 

Cukup jelas. 

Pasal 81C 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4958