PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, aset pergudangan yang

dimiliki Badan Urusan Logistik (BULOG) di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan

pemanfaatannya dengan cara disewakan;

b.  bahwa sehubungan dengan tersebut dan sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai

penetapan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang- undang

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Badan Urusan Logistik (BULOG);

Mengingat :

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar 1945;

2.  Undang- undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3687);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.  Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang

tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.  Ruang gudang yang akan disewakan adalah bangunan gudang milik BULOG di

seluruh Indonesia yang sedang tidak dimanfaatkan dan atau dalam waktu pendek

tidak akan dimanfaatkan oleh BULOG.

3.  Gudang Bulog Modern (GBM) adalah gudang yang dibangun menggunakan

konstruksi baja dengan perkiraan luas lantai antara 2.800 m

2

sampai dengan 4.140 m

2

dan mempunyai fasilitas bongkar muat dalam gudang.

4.  Gudang Bulog Baru (GBB) adalah gudang yang dibangun menggunakan konstruksi

baja dengan perkiraan luas lantai antara 480 m

sampai dengan 1.440 m

dan

2

2

mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.

5.  Gudang Semi Permanen (GSP) adalah gudang yang dibangun menggunakan

konstruksi baja atau kayu dengan perkiraan luas lantai antara 276 m

sampai dengan

2

960 m

dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.

2

6.  Gudang Bulog Lama (GBL) adalah gudang yang dibangun atau diperoleh dari pihak

ke tiga dengan konstruksi baja atau kayu dengan luas yang bervariasi dan mempunyai

fasilitas bongkar muat di luar gudang, di beberapa tempat dapat melaksanakan

bongkar muat di dalam gudang.

7.  Gudang Daerah Terpencil (GDT) adalah gudang yang dibangun di daerah terpencil

menggunakan konstruksi kayu dengan perkiraan luas lantai antara 100 m

sampai

2

dengan 480 m

mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.

2

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BULOG berasal dari

penerimaan hasil penyewaan gudang milik BULOG di seluruh Indonesia dan

penerimaan sewa

forklif

.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BULOG

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Seluruh penerimaan hasil penyewaan gudang milik BULOG merupakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak dan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

(2) Dana hasil penyewaan gudang milik gudang BULOG sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diutamakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan gudang- gudang

BULOG melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

(1) Tarif gudang merupakan tarif sewa ruang gudang tertutup dan sudah termasuk

penggunaan fasilitas berupa

flonder/pallet

yang tersedia.

(2) Pemberian keringanan atas tarif sewa gudang sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala BULOG

setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyewaan gudang dilakukan untuk sekurang- kurangnya 1 (satu) unit bangunan

gudang.

(2) Tarif sewa gudang dihitung setiap bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Satuan sewa gudang adalah meter persegi (m

2

) per bulan dan tarif sewa gudang

adalah dalam Rupiah.

Pasal 6

(1) Dalam hal penyewaan  gudang kurang dari 1 (satu) bulan, tarif sewa gudang

ditetapkan mingguan.

(2) Besarnya tarif mingguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperempat

dikali tarif sewa gudang yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Setiap transaksi penyewaan gudang harus dinyatakan dengan kontrak penyewaan gudang

dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyewaan gudang

diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BULOG.

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perjanjian yang telah dibuat antara

BULOG dengan pihak penyewa tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian

dimaksud.

(2) Dalam hal dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), penyesuaian dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum danPerundang- undangan

ttd

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK

UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BULOG sebagai Lembaga Pemerintah

Non Departemen yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik

pengadaan/pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras,

BULOG memiliki aset pergudangan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehubungan dengan tersebut dan untuk memenuhi

ketentuan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Badan Urusan Logistik dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 20

Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penggunaan fasilitas lain berupa listrik, telepon, dan air dibebankan kepada dan dibayar

oleh penyewa sesuai tagihan perusahaan penyedia jasa listrik, telepon dan air.

Ayat (2)

Pemberian keringanan atas tarif sewa gudang sebagaimana dimaksud dalam aya t ini

antara lain untuk kepentingan sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyewaan gudang di atas 1 (satu) bulan, maka bagian bulan tersebut dihitung 1 (satu)

bulan.

Misalnya, penyewaan berlangsung 6 (enam) minggu, maka dihitung 2 (dua) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Kepala BULOG antara lain barang/komoditi yang

akan disimpan di dalam gudang tidak menimbulkan kerusakan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan kesepakatan para pihak, perjanjian yang telah dibuat sebelum Peraturan

Pemerintah ini berlaku dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini. Perjanjian yang telah disesuaikan tersebut, tetap berakhir sesuai jangka

waktu yang tela h ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4088