UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
negara mempunyai tanggung jawab untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;
b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak
dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas
kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan
pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan
Sosial;

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27
ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:
1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,
yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang
dididik dan dilatih secara profesional untuk
melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang
bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta
yang ruang lingkup kegiatannya di bidang
kesejahteraan sosial.
4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang
bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta
yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan
sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau
pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk
melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok
masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan
sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan
sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah
atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah
individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial,
dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi
sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi
dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang
mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang
diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang
diarahkan untuk menjadikan warga negara yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Warga Negara adalah warga negara Republik
Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
sosial.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan
berdasarkan asas:
a. kesetiakawanan;

b. keadilan;
c. kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kemitraan;
f. keterbukaan;
g. akuntabilitas;
h. partisipasi;
i. profesionalitas; dan
j. keberlanjutan.
Pasal 3
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup;
b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani masalah kesejahteraan
sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan
tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan
kepada:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada
mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak
secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
sosial:
a. kemiskinan;
b. ketelantaran;
c. kecacatan;
d. keterpencilan;
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi.

Pasal 6
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.
Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial
Pasal 7
(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif,
motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat
maupun panti sosial.
(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi
sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Jaminan Sosial
Pasal 9
(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang
cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental,
eks penderita penyakit kronis yang mengalami
masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar
kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan
keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk asuransi
kesejahteraan sosial dan bantuan langsung
berkelanjutan.
(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan
berkelanjutan.

Pasal 10
(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk
melindungi warga negara yang tidak mampu
membayar premi agar mampu memelihara dan
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
bantuan iuran oleh Pemerintah.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial
Pasal 12
(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok,
dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri.
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. penggalian potensi dan sumber daya;
c. penggalian nilai-nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau
e. pemberian bantuan usaha.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pelatihan keterampilan;
c. pendampingan;
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha,
dan tempat usaha;
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f. supervisi dan advokasi sosial;
g. penguatan keserasian sosial;
h. penataan lingkungan; dan/atau
i. bimbingan lanjut.
(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. penguatan kelembagaan masyarakat;
c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
d. pemberian stimulan.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial
Pasal 14
(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah
dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; dan/atau
c. bantuan hukum.
Pasal 15
(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat
tetap hidup secara wajar.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam
bentuk:
a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c. penguatan kelembagaan.

Pasal 16
(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan
membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang dilanggar haknya.
(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan
kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
Pasal 17
(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili
kepentingan warga negara yang menghadapi
masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di
dalam maupun di luar pengadilan.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan
konsultasi hukum.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 19
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

Pasal 20
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan
kemampuan dasar serta kemampuan berusaha
masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik yang
menjamin penghargaan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi,
politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat
miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya
dalam pemenuhan hak-hak dasar dan
peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat
miskin dan rentan.
Pasal 21
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan
permukiman; dan/atau
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan
pemasaran hasil usaha.

Pasal 22
Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab
Menteri.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan
kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24
(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi
tanggung jawab:
a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah daerah.
(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan:
a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;
b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh
bupati/walikota.
Bagian Kedua
Pemerintah
Pasal 25
Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial meliputi:
a. merumuskan kebijakan dan program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;
c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial;
e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta
dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab
sosialnya;
f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber
daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
g. menetapkan standar pelayanan, registrasi,
akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan
sosial;
h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial
terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian
kesejahteraan sosial;
j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas
pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat
nasional dan internasional dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
l. memelihara taman makam pahlawan dan makam
pahlawan nasional;
m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial; dan
n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Pasal 26
Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional;
b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi,
akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan
sosial;
c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan
lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun
internasional;
e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan
sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
f. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha
dan masyarakat;
g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam
pahlawan nasional; dan
h. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 27
Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan
tugas pembantuan;
c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial;
d. memelihara taman makam pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial.
Pasal 28
Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang
kesejahteraan sosial;
b. penetapan kebijakan kerja sama dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan
lembaga kesejahteraan sosial nasional;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan
sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai
dengan kewenangannya;
d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial.
Pasal 29
Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas
pembantuan;
c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial;
d. memelihara taman makam pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial.
Pasal 30
Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional dan provinsi di bidang
kesejahteraan sosial;
b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan
sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai
dengan kewenangannya;
d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial.
Pasal 31
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial
meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana; serta
c. sumber pendanaan.
Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 33
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
a. tenaga kesejahteraan sosial;
b. pekerja sosial profesional;
c. relawan sosial; dan
d. penyuluh sosial.
(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial
profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial;
dan/atau
c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
Pasal 34
(1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial
profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf d dapat memperoleh:
a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. promosi;
d. tunjangan; dan/atau
e. penghargaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 35
(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf b meliputi:
a. panti sosial;
b. pusat rehabilitasi sosial;
c. pusat pendidikan dan pelatihan;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. rumah singgah;
f. rumah perlindungan sosial.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan
prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 36
(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf c meliputi:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. sumbangan masyarakat;
d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai
kewajiban dan tanggung jawab sosial dan
lingkungan;
e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan
Pemerintah dan peraturan perundangundangan;
serta
f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber
pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi
kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh
Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 38
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya
untuk berperan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. organisasi keagamaan;
d. organisasi sosial kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya masyarakat;
f. organisasi profesi;
g. badan usaha;
h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk mendukung keberhasilan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pasal 39
(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
a. ikatan pekerja sosial profesional;
b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
c. lembaga kesejahteraan sosial.
(2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme,
organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menetapkan kode etik.
Pasal 40
Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 41
Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan
kepada masyarakat yang berperan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pasal 42
(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat
dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi
sosial.
(2) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan
kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan
membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan
sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka,
independen, serta mandiri.
(3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial
nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
(4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada
tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
otonom, dan bukan merupakan lembaga yang
mempunyai hubungan hierarki.
Pasal 43
Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai
tugas:
a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
b. membina organisasi/lembaga sosial;
c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan
sosial;
d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi
penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran
terhadap lembaga/organisasi sosial.
Pasal 44
Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 46
(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan
kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada
kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai
dengan wilayah kewenangannya.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa
biaya.
Pasal 47
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata
lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
Pasal 48
Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i wajib
memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 49
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. denda administratif.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran
bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan
pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, serta mekanisme pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 51
(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang
kesejahteraan sosial.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan
dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Pasal 52
(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi
dan kompetensi yang sesuai di bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk sertifikat.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pekerja sosial profesional dan
tenaga kesejahteraan sosial yang telah
menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau
pelatihan.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional
dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga
sertifikasi.
(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan atas rekomendasi organisasi
profesi sesuai dengan kewenangannya sebagai
pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek
pekerjaan sosial.
(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan setelah lulus uji kompetensi sebagai
pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi
diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
Pasal 54
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas
pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai
dengan kewenangannya masing-masing.
(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap aktivitas pelaku
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pasal 55
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas
dan pengendalian mutu penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Pasal 56
Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan
Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 58
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3039) yang ada pada
saat diundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 59
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.
Pasal 60
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009……….
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
I. UMUM
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari
upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima
Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini
menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak
atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara
yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak
dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara
fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar
seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah
memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban
negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar
warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran
masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga,
organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga
kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan.
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta
untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan
sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan
penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang
diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas
kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk
menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran
dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang
menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian,
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan
sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan
bermartabat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang
yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan
kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
menekankan pada aspek pemerataan, tidak
diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup
warga negara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait
sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan
sinergis.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam
menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan
kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat,
Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat
sebagai mitra Pemerintah dalam menangani
permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan
kesejahteraan sosial.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait
dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah
dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam
setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah
dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
kepada masyarakat agar dilandasi dengan
profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan
dilaksanakan seoptimal mungkin.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah
dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga
tercapai kemandirian.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial”
adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri,
baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri
lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks
penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu
narkotika, pengguna psikotropika sindroma
ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA),
korban tindak kekerasan, korban bencana, korban
perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan
kebutuhan khusus.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan
pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “asuransi kesejahteraan sosial”
yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada
warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh
sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis
pada kontribusi peserta.
Yang dimaksud dengan “bantuan langsung
berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara
terus menerus untuk mempertahankan taraf
kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan
kemandirian.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu
bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan
dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam
bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan
pendidikan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin,
terpencil, rentan sosial ekonomi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau
perseorangan” antara lain organisasi sosial,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga,
karang taruna, pekerja sosial masyarakat.
Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”,
antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan
keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan
lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial
swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga
kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna,
pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial
dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan
sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok,
pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan
sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obatobatan,
akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan),
bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan
pemakaman.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara
lain pesantren dan rumah adat.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang termasuk “organisasi sosial
kemasyarakatan” antara lain organisasi
kepemudaan, dan paguyuban.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi” yaitu
lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi
dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga
kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan
sosial.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4967
Reaksi:

0 komentar: